PAK MENTERI, Kondisi koperasi Tanah Air ini mirip organisasi massa (ormas). Lihat saja, syarat minimal untuk mendirikannya harus 20 orang kata Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Hasilnya, lebih dari 80 persen koperasi di negeri ini bentuknya simpan pinjam. Apakah salah? Tidak. Apakah tepat? Juga tidak.Bagi anak muda seperti saya dan kawan-kawan saya, koperasi simpan pinjam tak lagi menari

Bila ada gerakan koperasi yang capaiannya menggembirakan, pasti Koperasi Kredit (Credit Union) akan masuk dalam daftar itu. Pada laman, resminya Induk Koperasi Kredit Indonesia (Inkopdit) merilis per tahun 2016 anggota individiualnya mencapai 2,7 juta orang dengan total kekayaan mencapai Rp 25 triliun. Angka itu tersusun dari primer-primer yang efektif di masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Saya meyakini angka itu riil. Statistik yang dipublikasi sec

Bila kita googling “kota koperasi”, paling tidak ada dua kota/ kabupaten yang muncul di laman pertama mesin pencarian itu. Pertama yakni Purwokerto, yang ditargetkan oleh gerakan koperasi Banyumas tercapai pada 2022. Kedua adalah Tangerang Selatan, yang mana Wali Kotanya canangkan realisasi itu pada 2021.Belum ada definisi “ kota koperasi” secara spesifik. Untuk memudahkan, bolehlah disebut kota koperasi ketika geliat koperasi terasa kuat

Masyarakat mengenal koperasi biasanya dari dua model, yakni koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi unit desa (KUD). Model koperasi pertama berkembang massif, di mana hampir 80 persen koperasi di Indonesia adalah KSP atau menyelenggarakan unit simpan pinjam (USP). Yang kedua, KUD, massif sejak 1978 sebagai instrumen swasembada pangan era Orde Baru. Yang pertama berkembang massif selaras dengan liberalisasi pasar dan yang kedua mulai rontok saa