Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Deskripsi
    • SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.
    • SIUP untuk perdagangan jasa mencakup penyediaan jasa dan sewa-menyewa. Sedangkan SIUP untuk perdagangan barang hanya mencakup kegiatan jual beli barang yang tidak memerlukan proses pengolahan atau produksi.
    • Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46/2009, SIUP diwajibkan bagi setiap usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Namun usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta dapat mengajukan SIUP jika pelaku usaha menghendaki, misalnya dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman perbankan atau ingin mengikuti lelang/tender pengadaan barang/jasa tertentu.
    • Di Kota Surabaya, SIUP sudah dapat diurus secara paket dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); sehingga pemohon cukup mengajukan 1 berkas permohonan untuk mendapatkan dua dokumen perizinan tersebut.
    • Contoh usaha yang membutuhkan SIUP sebagai izin operasional antara lain:
      • Terkait jual beli barang: usaha toko seperti toserba, toko oleh-oleh, toko sembako, toko pakaian, elektronik, alat telekomunikasi, dll;
      • Terkait usaha sewa menyewa: usaha rental komputer/warung internet, co-working space yang menyewakan ruang bekerja atau rapat, rental mobil, dll;
      • Terkait usaha jasa: jasa konsultan, jasa penempatan tenaga kerja, jasa fotokopi atau percetakan, jasa pengepakan, fotografi, pengelolaan gedung, call center, kebersihan umum, administrasi kantor, periklanan, dan usaha jasa lainnya.
    • Sesuai dengan Permendag RI No.46/2009, pelaku UKM bisa mengajukan SIUP dengan kategori sebagai berikut:
      • SIUP Kecil jika kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta s.d Rp 500 juta
      • SIUP Menengah jika kekayaan bersih di atas Rp 500 juta s.d Rp 10 milyar
      • SIUP Besar jika kekayaan bersih di atas Rp 10 milyar
      • SIUP Mikro jika kekayaan bersih kurang dari Rp 50 juta
Syarat
    1. Formulir/surat permohonan (pencetakan sudah disediakan di aplikasi http://ssw.surabaya.go.id/)
    2. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur/Penanggung jawab perusahaan
    3. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen disertai materai Rp 6.000,- untuk diserahkan kepada petugas saat Pengambilan SK SIUP (pencetakan sudah disediakan di aplikasi http://ssw.surabaya.go.id/)
    4. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
    5. Foto terbaru Pemilik/Penanggung jawab/Direktur perusahaan (Foto digital bukan hasil scan)
    6. Surat Izin atasan bagi anggota PNS/Tentara/Polri, jika sudah pensiun, maka melampirkan SK Pensiun
    7. Surat kuasa dengan materai dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain (pencetakan sudah disediakan di aplikasi http://ssw.surabaya.go.id/)
    8. Syarat-syarat lainnya:
      1. Untuk usaha hasil/barang cetakan, maka meng-upload surat pernyataan/izin industri jasa percetakan
      2. Untuk usaha jasa panggilan, maka meng-upload surat pernyataan panggilan
      3. Untuk usaha bahan/barang kimia, maka meng-upload surat pernyataan bahan kimia tidak dilarang
      4. Untuk usaha bahan bangunan, maka meng-upload surat pernyataan tidak menimbun pasir dan batu
      5. Jika dalam masa 3 bulan belum mengurus SIUP, maka meng-upload Surat Pernyataan untuk belum pernah memiliki SIUP dan TDP
      6. Jika merubah modal pada CV atau Koperasi, maka meng-upload neraca perusahaan
      7. Jika merubah modal pada perusahaan perorangan, maka meng-upload surat pernyataan perubahan modal
      8. Untuk usaha hewan yang dilindungi, maka meng-upload surat Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA)
      9. Untuk usaha kembang api, maka meng-upload surat izin rekomendasi dari kepolisian
      10. Untuk usaha LPG/BBM, maka meng-upload surat perjanjian dengan Pertamina
      11. Untuk usaha perdagangan real estate/rumah, maka meng-upload sertifikat keanggotaan Real Estate Indonesia (REI) atau Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) atau sertifikat tanah atas nama perusahaan
    9. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan

    (Sumber: Buku Profil 2015 UPTSA Surabaya; Perwali Surabaya No.35/2010; http://ssw.surabaya.go.id/)

Tahapan

    Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui 2 tahapan yaitu dengan cara mendatangi tempat pelayanan perizinan atau melalui tahapan secara online.

    I. Tahapan bagi pemohon yang mendatangi tempat pelayanan

    1. Pemohon mendatangi tempat pelayanan perizinan untuk melakukan permohonan izin
    2. Pemohon akan diarahkan dan dipandu oleh petugas loket pelayanan untuk melakukan permohonan secara online

    II. Tahapan bagi pemohon yang melakukan permohonan secara online

    1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan dan informasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)
    2. Berkas permohonan diverifikasi dan diperiksa secara administasi, jika belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon melalui lembar kekurangan berkas; jika sudah lengkap maka pemohon diberikan tanda terima
    3. Jika diperlukan dilakukan verifikasi persyaratan teknis
    4. Berkas permohonan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara scan/upload dokumen
    5. Draft teknis izin dibuat
    6. Permohonan diserahkan ke loket khusus untuk dicetak draft Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan mengganti tanda terima permohonan; jika dibutuhkan melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL Lalin), Drainase, dan Gambar Teknis
    7. Pemberitahuan ke pemohon melalui sms
    8. Untuk izin yang dikenakan retribusi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Jatim
    9. Pemohon menerima SK izin di UPTSA


    Alur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) SIUP


    (Sumber: Buku Profil 2015 UPTSA Surabaya Hal.116 dan http://ssw.surabaya.go.id/)

Biaya

Gratis

Catatan Penting

Masa Berlaku

Selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun


Subjek Perizinan

Perusahaan Perdagangan dan Perusahaan Industri yang menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP


Catatan Penting

  • Untuk mengetahui skala SIUP yang sesuai untuk diajukan, pelaku UKM dapat menghitung kekayaan bersih usahanya (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dengan formula berikut:
    • Total Nilai Aset Usaha – Total Utang Usaha – Nilai aset usaha berupa tanah dan bangunan.
  • Jika pelaku usaha tidak memiliki aset tanah dan bangunan karena menyewa ruang kantor, maka formula kekayaan bersih usahanya:
    • Total Nilai Aset Usaha – Total Utang Usaha.
  • Di dalam dokumen SIUP, pelaku usaha wajib memasukkan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI (4 atau 5 digit). KBLI ini harus sesuai dengan bidang usaha yang tercantum pada Akta Pendirian Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sebagai contoh, jika di Akta Pendirian tertulis Bidang Usaha Jasa Konsultan Sistem Informasi, bidang usaha yang tercantum di SIUP harus merupakan rincian dari Bidang Usaha tersebut - misalnya Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI nomor 62021). Buku KBLI (BPS, 2015) dapat diunduh disini.
  • Ada baiknya KBLI ditentukan bukan hanya berdasarkan kompetensi inti (core competence) dan keunikan layanan yang ingin dibangun oleh pelaku UKM namun juga memperhatikan potensi peluang dalam rangka mengisi kebutuhan pelanggan/calon pelanggan.
  • Jika pelaku UKM menjual barang hasil produksi sendiri, maka Izin Usaha Industri (IUI) akan diperlukan sebagai izin operasional dari kegiatan usaha pengolahan/produksi. Jika produk yang diolah adalah produk pangan, pelaku UKM juga akan perlu mengurus Izin Edar sebelum memasarkan produknya secara legal. Izin Edar yang diurus dapat berupa SPP-IRT atau Sertifikasi dari BPOM RI.
  • Jika pelaku UKM menggunakan merek dagang sendiri, maka pendaftaran merek untuk perlindungan hukum atas kepemilikan merek dagang juga baiknya dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM RI.
  • Jika pelaku usaha melakukan usaha perdagangan dengan bentuk pengelolaan toko modern, maka akan diperlukan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
  • Apabila diminta oleh pejabat penerbit SIUP, pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan formulir yang dapat diunduh disini.
Dokumen Referensi

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  2. Peraturan Menteri Perdagangan No.46/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  3. Peraturan Menteri Perdagangan No.77/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. Unduh disini
  4. Peraturan Menteri Perdagangan No.14/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.77/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. Unduh disini
  5. Peraturan Menteri Perdagangan No.7/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1/2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Unduh disini
  7. Peraturan Walikota Surabaya No.35/2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Unduh disini

Sumber Lainnya

  1. Buku Profil 2015 UPTSA Surabaya. Unduh disini


Berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan 13 Mei 2019.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Kota Surabaya
Tempat Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Kontak:

Jl. Tunjungan No. 1-3 (Ex.Gedung Siola Lt.3)

Genteng, Surabaya 60275 - Jawa Timur

Telp : +62 (031) 99243924 - 081232524088

Fax : +62 (031) 99001785

Email: [email protected]

Website: http://dpm-ptsp.surabaya.go.id

Peta lokasi: https://goo.gl/maps/oN2KCN3yKSG2


Pelayanan online:

Bisa diakses pada Surabaya Single Window

Lama Pengurusan

3 - 4 hari kerja (setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar)

Inspeksi

Jika diperlukan dilakukan verifikasi persyaratan teknis.

Konten Terkait

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.