Nomor Induk Berusaha (NIB)

Deskripsi

    Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksaanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS.

    NIB sekaligus berlaku sebagai:

    • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    • Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
    • Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

    Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

    • NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki.
    • Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
    • Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
    • Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
    • Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).

    Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS Republik Indonesia – Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik https://www.oss.go.id/oss/ .

Syarat

    Sebelum membuat akun OSS, pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen berikut:

    1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
    2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
    3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

    (Sumber: Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, versi 1.5)

Tahapan

    Permohonan perizinan secara online

    Tahap 1. Membuat akun OSS

    • Pemohon mengunjungi website https://www.oss.go.id/oss/.
    • Klik tombol “Daftar” di kanan atas
    • Mengisi formulir yang ada di layar
      • Data yang harus diisi adalah
        • Jenis Identitas
        • Nomor Induk Kependudukan (NIK)
        • E-mail
        • Jenis Pelaku Usaha
        • Nama (sesuai KTP)
        • Tanggal lahir
        • Negara asal
        • No telepon
        • Website usaha
    • Masukkan Kode Captcha
    • Klik tombol “Daftar” di bawah
    • Cek E-mail
    • Buka E-mail registrasi dari OSS
    • Klik tombol “Aktivasi”
    • Akun di OSS sudah aktif

    Catatan:

    a. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.

    b. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

    Untuk Badan Usaha

    ? Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online

    Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

    ? Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha2 atau Direktur Utama1 dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun


    Tahap 2: Masuk ke akun OSS dan mengisi data

    • Cek E-mail
    • Buka E-mail verifikasi dari OSS
    • Lihat password yang dikirimkan
    • Salin/copy password tersebut
    • Pemohon mengunjungi website https://www.oss.go.id/oss/
    • Klik tombol “Login”
    • Masukkan alamat E-mail pemohon pada isian “Username”
    • Temple/paste password pada isian“Password”
    • Masukkan Kode Captcha
    • Klik tombol “Login”
    • Klik “Perizinan Mikro” pada menu di sisi kiri
    • Klik tombol “Lanjutkan”
    • Klik tombol “Pengajuan Baru”
    • Mengisi dan melengkapi data
      • Data yang harus diisi:
        • No.Telepon
        • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
        • Pendidikan Terakhir
        • Modal/Kekayaan Bersih
    • Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”
    • Klik tombol “Tambah Data”
    • Mengisi dan melengkapi data mengenai usaha pemohon
      • Data yang harus diisi:
        • Nama usaha
        • Sektor usaha
        • Bidang/Kegiatan usaha
        • Sarana usaha yang digunakan
        • Alamat usaha (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa)
        • Status tempat usaha
        • Jumlah tenaga kerja
        • Perkiraan hasil penjualan pertahun
    • Klik tombol “Simpan Data Usaha”


    Tahap 3: Mengunduh NIB

    • Klik data usaha yang telah dilengkapi
    • Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”
    • Klik data usaha
    • Klik tombol “Proses NIB”
    • Klik tombol “Lanjutkan”
    • Klik tombol “NIB” untuk menerbitkan NIB. Bisa diunduh dan disimpan

    Catatan:

    • Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.
      • Dalam hal KBLI yang dipilih termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 , maka pelaku usaha wajib menyetujui pernyataan kesediaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam lampiran III Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016, agar dapat melanjutkan proses pendaftaran dalam sistem OSS.
    • Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendafaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB (jika diperlukan)
      • Dokumen pendaftaran lainnya. Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS, setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha.
      • Kesalahan pengisian data. Pelaku usaha dapat mengubah data melalui menu perubahan data pada OSS, sepanjang data tersebut bukan komponen data yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan data ini dapat dilakukan setelah langkah-langkah pengisian form registrasi pada OSS selesai.

    (Sumber: Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, versi 1.5)

Biaya

Gratis

Catatan Penting

Masa berlaku

Sesuai dengan peraturan untuk masing-masing izin usaha


Subjek Perizinan

Pelaku usaha yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha adalah sebagai berikut:

  • Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
  • Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
  • Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.
  • Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.
Dokumen Referensi

Dasar Hukum

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Unduh disini
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Unduh disini

Dokumen Lain

  1. Pedoman OSS Bahasa Indonesia. Unduh disini
  2. User Manual Mikro OSS Bahasa Indonesia. Unduh disini

Berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan 30 Oktober 2019.

Tempat Pelayanan

Pelayanan online:


Konten Terkait

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin Operational

1 Daerah

UPDATE: Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP. Dengan berlakunya peraturan ini, maka pengurusan TDP di daerah berangsur-angsur akan ditiadakan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai NIB, silahkan klik disini.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin Operational

1 Daerah

UPDATE: Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP. Dengan berlakunya peraturan ini, maka pengurusan TDP di daerah berangsur-angsur akan ditiadakan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai NIB, silahkan klik disini.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan.