Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Deskripsi

    IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK diiharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

    Usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam UU No.20/2008.

    Kriteria usaha mikro dalam UU No.20/2008 adalah:

    • Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ; atau
    • Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)


    Kriteria usaha kecil dalam UU No.20/2008 adalah:

    • Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ; atau
    • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)


Syarat
    1. Mengisi formulir yang memuat tentang:
      • Nama
      • Nomor KTP
      • Nomor telepon
      • Alamat
      • Kegiatan usaha
      • Sarana usaha yang digunakan
      • Jumlah modal usaha
    2. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
    3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    4. Fotokopi Kartu keluarga (KK)
    5. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)

    (Sumber: Permendagri No.83/2014)

Tahapan

    Permohonan perizinan di kantor kecamatan

    • Pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan
    • Pemohon membawa formulir dan dokumen persyaratan ke kantor kecamatan setempat
    • Camat menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari formulir dan dokumen persyaratan
      • Apabila sudah lengkap dan benar, Camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK.
      • Jika masih belum lengkap, Camat mengembalikan formulir dan dokumen persyaratan untuk dilengkapi oleh pemohon

    Permohonan perizinan secara online

    Tahap 1: Membuat akun OSS

    • Pemohon mengunjungi website https://www.oss.go.id/oss/.
    • Klik tombol “Daftar” di kanan atas
    • Mengisi formulir yang ada di layar
      • Data yang harus diisi adalah
        • Jenis Identitas
        • Nomor Induk Kependudukan (NIK)
        • E-mail
        • Jenis Pelaku Usaha
        • Nama (sesuai KTP)
        • Tanggal lahir
        • Negara asal
        • No telepon
        • Website usaha
    • Masukkan Kode Captcha
    • Klik tombol “Daftar” di bawah
    • Cek E-mail
    • Buka E-mail registrasi dari OSS
    • Klik tombol “Aktivasi”
    • Akun di OSS sudah aktif

    Tahap 2: Masuk ke akun OSS dan mengisi data

    • Cek E-mail
    • Buka E-mail verifikasi dari OSS
    • Lihat password yang dikirimkan
    • Salin/copy password tersebut
    • Pemohon mengunjungi website https://www.oss.go.id/oss/
    • Klik tombol “Login”
    • Masukkan alamat E-mail pemohon pada isian “Username”
    • Temple/paste password pada isian“Password”
    • Masukkan Kode Captcha
    • Klik tombol “Login”
    • Klik “Perizinan Mikro” pada menu di sisi kiri
    • Klik tombol “Lanjutkan”
    • Klik tombol “Pengajuan Baru”
    • Mengisi dan melengkapi data
      • Data yang harus diisi:
        • No.Telepon
        • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
        • Pendidikan Terakhir
        • Modal/Kekayaan Bersih
    • Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”
    • Klik tombol “Tambah Data”
    • Mengisi dan melengkapi data mengenai usaha pemohon
      • Data yang harus diisi:
        • Nama usaha
        • Sektor usaha
        • Bidang/Kegiatan usaha
        • Sarana usaha yang digunakan
        • Alamat usaha (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa)
        • Status tempat usaha
        • Jumlah tenaga kerja
        • Perkiraan hasil penjualan pertahun
    • Klik tombol “Simpan Data Usaha”

    Tahap 3: Mengunduh NIB dan IUMK

    • Klik data usaha yang telah dilengkapi
    • Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”
    • Klik data usaha
    • Klik tombol “Proses NIB”
    • Klik tombol “Lanjutkan”
    • Klik tombol “NIB” untuk menerbitkan NIB. Bisa diunduh dan disimpan
    • Klik tombol “Cetak Izin Usaha” untuk menerbitkan IUMK. Bisa diunduh dan disimpan

    (Sumber: Permendagri No.83/2014 dan https://www.oss.go.id/oss/ )

Biaya

Gratis

Catatan Penting

Subjek Perizinan

Pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam UU No.20/2008.


Catatan Penting

Sejak awal tahun 2019, sudah disosialisasikan bahwa pengurusan IUMK sebagai izin usaha dalam Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melalui Online Single Submission (OSS). Yang harus diingat adalah pelaku usaha memiliki alamat e-mail yang aktif dan password yang mudah diingat. Serta no. HP yang bisa dihubungi. Berikut adalah link untuk mendaftar melalui OSS : https://www.oss.go.id/oss/.

Lokasi usaha harus sesuai dengan alamat di KTP dan KK, karena berkaitan dengan surat pengantar dari RT atau RW. Jika tidak sesuai, maka surat pengantar baru harus dibuat atau pilihan lain adalah membuat KTP dan KK yang alamatnya disesuaikan dengan lokasi usaha.

Camat setempat sudah diberikan wewenang oleh dari Bupati atau Walikota setempat untuk bisa memberikan IUMK. Pemberian wewenang juga dapat dilakukan oleh Bupati dan Walikota kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.

Pendataan yang dilakukan oleh Camat, selaku pihak yang menerbitkan IUMK, berdasarkan:

  • Identias pelaku usaha mikro dan kecil
  • Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan
  • Jenis tempat usaha
  • Bidang usaha
  • Besarnya modal usaha

Pelaku usaha mikro dan kecil memiliki hak antaralain:

  • Melakukan kegiatan usaha
  • Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha
  • Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan
  • Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
  • Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank
  • Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya
    • Pembinaan meliputi:
      • Pendataan
      • Fasilitasi akses permodalan
      • Penguatan kelembagaan
      • Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis
      • Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha
Dokumen Referensi

Dasar Hukum

  • Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Unduh disini
  • Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikrodan Kecil. Unduh disini
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Unduh disini

Dokumen Lain

Berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan 30 Oktober 2019.

Tempat Pelayanan

Kantor Kecamatan Setempat

Pelayanan online:

Lama Pengurusan

1 hari kerja (setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar)

Inspeksi

Tidak Ada


Konten Terkait

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin Operational

1 Daerah

UPDATE: Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP. Dengan berlakunya peraturan ini, maka pengurusan TDP di daerah berangsur-angsur akan ditiadakan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai NIB, silahkan klik disini.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Izin Operational

63 Daerah

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksaanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin Operational

1 Daerah

UPDATE: Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP. Dengan berlakunya peraturan ini, maka pengurusan TDP di daerah berangsur-angsur akan ditiadakan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai NIB, silahkan klik disini.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan.