Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Deskripsi
    • SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.
    • SIUP untuk perdagangan jasa mencakup penyediaan jasa dan sewa-menyewa. Sedangkan SIUP untuk perdagangan barang hanya mencakup kegiatan jual beli barang yang tidak memerlukan proses pengolahan atau produksi.
    • Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46/2009, SIUP diwajibkan bagi setiap usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Namun usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta dapat mengajukan SIUP jika pelaku usaha menghendaki, misalnya dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman perbankan atau ingin mengikuti lelang/tender pengadaan barang/jasa tertentu.
    • Di Kota Bekasi, SIUP sudah dapat diurus secara paket dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); sehingga pemohon cukup mengajukan 1 berkas permohonan untuk mendapatkan dua dokumen perizinan tersebut. Untuk pengurusan TDP, pemohon dapat menggunakan perizinan online http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2/. Bagi pelaku usaha di bidang industri SIUP merupakan persyaratan dalam mengurus Izin Usaha Industri (IUI).
    • Contoh usaha yang membutuhkan SIUP sebagai izin operasional antara lain:
      • Terkait jual beli barang: usaha toko seperti toserba, toko oleh-oleh, toko sembako, toko pakaian, elektronik, alat telekomunikasi, dll;
      • Terkait usaha sewa menyewa: usaha rental komputer/warung internet, co-working space yang menyewakan ruang bekerja atau rapat, rental mobil, dll;
      • Terkait usaha jasa: jasa konsultan, jasa penempatan tenaga kerja, jasa fotokopi atau percetakan, jasa pengepakan, fotografi, pengelolaan gedung, call center, kebersihan umum, administrasi kantor, periklanan, dan usaha jasa lainnya.
    • Sesuai dengan Permendag RI No.46/2009, pelaku UKM bisa mengajukan SIUP dengan kategori sebagai berikut:
      • SIUP Mikro jika kekayaan bersih kurang dari Rp 50 juta;
      • SIUP Kecil jika kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta s.d Rp 500 juta;
      • SIUP Menengah jika kekayaan bersih di atas Rp 500 juta s.d Rp 10 milyar;
      • SIUP Besar jika kekayaan bersih di atas Rp 10 milyar.
Syarat

    Untuk permohonan baru bagi subjek bisnis Perorangan:

    1. Mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Perorangan (materai Rp. 6.000,-). Unduh disini
    2. Scan Fotokopi KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab
    3. Scan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (bagi Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat)
    4. Scan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) asli yang masih berlaku yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir)
    5. Scan Fotokopi Izin Teknis dari instansi terkait untuk Perusahaan yang bergerak dibidang usaha tertentu (Bank, PMA, PJTKI, Jasa Kontruksi, Jasa Keuangan dll)
    6. Surat pernyataan keterangan tempat usaha dan pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (materai Rp6.000,00). Unduh disini

    Untuk pengurusan perizinan yang dikuasakan kepada pihak lain, terdapat 2 persyaratan tambahan:

    1. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (materai Rp. 6.000,-)
    2. Fotokopi KTP yang diberi kuasa

    Untuk subjek bisnis badan hukum lainnya, terdapat 1 persyaratan tambahan:

    1. Scan Fotokopi Akta Pendirian dan/atau Akte Perubahan (untuk PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ,untuk CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan SK pengesahan), Foto Copy akte perubahan / penyesuaian Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) (Bila belum menyesuaikan perubahan);

    (Sumber: DPMPTSP Kota Bekasi)

Tahapan
    1. Buka alamat web http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2/
    2. Klik “Masuk/Daftar”
    3. Masukkan No NIK dan No KK
      1. No NIk dan No KK akan terfilter oleh data pusat kependudukan
      2. Nama, alamat dan lain-lain akan terisi secara langsung
      3. Email WAJIB valid guna mengaktifkan User ID
      4. Masukkan No HP yang masih aktif, karena system akan berinteraksi dengan nomor HP ini hingga berkas izin selesai
    4. Cek Email untuk aktivasi
    5. Masukkan User Id dan Password
    6. Pilih menu “Akunku”, lalu Isi Data Perusahaan
      1. Data Pemilik
      2. Lokasi Perusahaan
      3. Data Umum Perusahaan
      4. Legalitas Perusahaan
      5. Data Pimpinan Perusahaan
      6. Pemegang Saham Perusahaan
      7. Data Kegiatan Perusahaan
      8. Data Khusus Perusahaan
      9. Kategori Perusahaan
      • Lalu "Simpan Perusahaan"
    7. Masuk menu “Permohonan Izin”
    8. Pilih jenis izin yang dimohonkan
    9. Isi formulir pendaftaran dan upload berkas dokumen persyaratan

    10. (Sumber: Silat DPMPTSP Kota Bekasi)

Biaya

Gratis

Catatan Penting

Masa Berlaku

Selama usaha berjalan, diperbaharui setiap 5 tahun


Subjek Perizinan

Perusahaan Perdagangan dan Perusahaan Industri yang menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP


Catatan Penting

  • Untuk mengetahui skala SIUP yang sesuai untuk diajukan, pelaku UKM dapat menghitung kekayaan bersih usahanya (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dengan formula berikut:
    • Total Nilai Aset Usaha – Total Utang Usaha – Nilai aset usaha berupa tanah dan bangunan
  • Jika pelaku usaha tidak memiliki aset tanah dan bangunan karena menyewa ruang kantor, maka formula kekayaan bersih usahanya:
    • Total Nilai Aset Usaha – Total Utang Usaha
  • Di dalam dokumen SIUP, pelaku usaha wajib memasukkan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI (4 atau 5 digit). KBLI ini harus sesuai dengan bidang usaha yang tercantum pada Akta Pendirian Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sebagai contoh, jika di Akta Pendirian tertulis Bidang Usaha Jasa Konsultan Sistem Informasi, bidang usaha yang tercantum di SIUP harus merupakan rincian dari Bidang Usaha tersebut - misalnya Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI nomor 62021). Buku KBLI (BPS, 2015) dapat diunduh disini.
  • Ada baiknya KBLI ditentukan bukan hanya berdasarkan kompetensi inti (core competence) dan keunikan layanan yang ingin dibangun oleh pelaku UKM namun juga memperhatikan potensi peluang dalam rangka mengisi kebutuhan pelanggan/calon pelanggan.
  • Jika pelaku UKM menjual barang hasil produksi sendiri, maka Izin Usaha Industri (IUI) akan diperlukan sebagai izin operasional dari kegiatan usaha pengolahan/produksi. Jika produk yang diolah adalah produk pangan, pelaku UKM juga akan perlu mengurus Izin Edar sebelum memasarkan produknya secara legal. Izin Edar yang diurus dapat berupa SPP-IRT atau Sertifikasi dari BPOM RI.
  • Jika pelaku UKM menggunakan merek dagang sendiri, maka pendaftaran merek untuk perlindungan hukum atas kepemilikan merek dagang juga baiknya dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM RI.
  • Jika pelaku usaha melakukan usaha perdagangan dengan bentuk pengelolaan toko modern, maka akan diperlukan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
  • Apabila diminta oleh pejabat penerbit SIUP, pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan formulir yang dapat diunduh disini.


Dokumen Referensi

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  2. Peraturan Menteri Perdagangan No.46/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  3. Peraturan Menteri Perdagangan No.77/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. Unduh disini
  4. Peraturan Menteri Perdagangan No.14/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.77/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. Unduh disini
  5. Peraturan Menteri Perdagangan No.7/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  6. Peraturan Daerah Kota Bekasi No.8/2009 tentang Penyelenggaraan Dan Perizinan Di Bidang Perdagangan. Unduh disini
  7. Peraturan Walikota Bekasi No.24/2012 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan. Unduh disini
  8. Keputusan Walikota Bekasi No.60/2014 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure (SOP) Di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Unduh disini


Berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan 13 Mei 2019.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Kota Bekasi
Tempat Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Kontak:

Komplek Pemerintahan Kota Bekasi

Jl. Ir. H. Juanda No. 100, Kota Bekasi

Telp: 021 - 2210 2950

E-Mail: [email protected]

Website: http://dpmptsp.bekasikota.go.id

Peta lokasi: https://goo.gl/maps/imNBfGBR2it


Pelayanan online:

Lama Pengurusan

3 hari kerja (setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar)

Inspeksi

Ada inspeksi.

Konten Terkait

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.