Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Deskripsi


    • SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.
    • SIUP untuk perdagangan jasa mencakup penyediaan jasa dan sewa-menyewa. Sedangkan SIUP untuk perdagangan barang hanya mencakup kegiatan jual beli barang yang tidak memerlukan proses pengolahan atau produksi.
    • Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46/2009, SIUP diwajibkan bagi setiap usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Namun usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta dapat mengajukan SIUP jika pelaku usaha menghendaki, misalnya dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman perbankan atau ingin mengikuti lelang/tender pengadaan barang/jasa tertentu.
    • Contoh usaha yang membutuhkan SIUP sebagai izin operasional antara lain:
      • Terkait jual beli barang: usaha toko seperti toserba, toko oleh-oleh, toko sembako, toko pakaian, elektronik, alat telekomunikasi, dll;
      • Terkait usaha sewa menyewa: usaha rental komputer/warung internet, co-working space yang menyewakan ruang bekerja atau rapat, rental mobil, dll;
      • Terkait usaha jasa: jasa konsultan, jasa penempatan tenaga kerja, jasa fotokopi atau percetakan, jasa pengepakan, fotografi, pengelolaan gedung, call center, kebersihan umum, administrasi kantor, periklanan, dan usaha jasa lainnya.
    • Sesuai dengan Permendag RI No.46/2009, pelaku UKM bisa mengajukan SIUP dengan kategori sebagai berikut:
      • SIUP Mikro jika kekayaan bersih kurang dari Rp50juta;
      • SIUP Kecil jika kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta s.d Rp 500 juta;
      • SIUP Menengah jika kekayaan bersih di atas Rp 500 juta s.d Rp 10 milyar;
      • SIUP Besar jika kekayaan bersih di atas Rp 10 milyar.
Syarat

    Untuk permohonan baru bagi subjek bisnis Perseorangan:

    1. Scan NPWP Pemilik Usaha/Perusahaan
    2. Scan KTP Pemilik Usaha/Direktur/Penanggung Jawab (Asli)
    3. Scan KTP Direktur/Penanggung Jawab (Asli)
    4. Scan Izin Operasional (SIUP/ IUI/ IUJK/ TDUP/ BKPM, IZIN BANK dll)


    Untuk subjek bisnis Persekutuan Comanditer (CV)/ Firma/ Perusahaan Terbatas (PT)/ Koperasi, persyaratannya adalah 1-4 di atas dan terdapat 4 persyaratan tambahan:

    1. Scan fotokopi Akte pendirian Perusahaan beserta Pengesahannya
    2. Scan Akte Pendirian Perusahaan
    3. Scan fotokopi Akte perubahannya (jika ada) beserta Pengesahannya
    4. Scan Akte Perubahan


    Untuk subjek bisnis Bentuk Usaha Lainnya (BUL), persyaratannya adalah 1-4 di atas dan terdapat 5 persyaratan tambahan

    1. Scan PBB STTS Tahun Terakhir
    2. Scan SKDU Asli dari Kelurahan dan Disahkan Oleh Camat Setempat
    3. Scan Surat Pernyataan
    4. Foto Direktur/Penanggung Jawab
    5. Scan SK SIUP Lama Asli

    Untuk pengurusan perizinan yang dikuasakan kepada pihak lain, terdapat 2 persyaratan tambahan:

    • Surat kuasa bermaterai cukup
    • Fotokopi KTP yang diberi kuasa

    Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang

Tahapan

    1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online melalui link https://perizinanonline.tangerangkota.go.id/

    • Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.

    2. Pemeriksaan berkas administrasi

    • Pemohon mendapatkan SMS persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau SMS penolakan (jika berkas tdk sesuai).

    3. Persiapan dan pengecekan untuk cetak SK Izin

    4. Pencetakan dan penyerahan SK Izin

    • Pemohon menerima SK Izin


    Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang

Biaya

Tidak ada retribusi

Catatan Penting

Masa Berlaku

Selama usaha berjalan (produksi) dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali di tempat diterbitkannya SIUP.


Subjek Perizinan

SIUP dapat diajukan oleh semua jenis pelaku usaha - baik berupa perseorangan maupun badan yang tidak berbadan hukum (seperti CV/Firma), maupun yang berbadan hukum (seperti PT atau Koperasi) – selama melakukan usaha perdagangan.


Catatan Penting

  • Untuk mengetahui skala SIUP yang sesuai untuk diajukan, pelaku UKM dapat menghitung kekayaan bersih usahanya (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dengan formula berikut:

Total Nilai Aset Usaha – Total Utang Usaha – Nilai aset usaha berupa tanah dan bangunan.

  • Jika pelaku usaha tidak memiliki aset tanah dan bangunan karena menyewa ruang kantor, maka formula kekayaan bersih usahanya:

Total Nilai Aset Usaha – Total Utang Usaha.

  • Di dalam dokumen SIUP, pelaku usaha wajib memasukkan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI (4 atau 5 digit). KBLI ini harus sesuai dengan bidang usaha yang tercantum pada Akta Pendirian Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sebagai contoh, jika di Akta Pendirian tertulis Bidang Usaha Jasa Konsultan Sistem Informasi, bidang usaha yang tercantum di SIUP harus merupakan rincian dari Bidang Usaha tersebut - misalnya Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI nomor 62021). Buku KBLI (BPS, 2015) dapat diunduh disini.
  • Ada baiknya KBLI ditentukan bukan hanya berdasarkan kompetensi inti (core competence) dan keunikan layanan yang ingin dibangun oleh pelaku UKM namun juga memperhatikan potensi peluang dalam rangka mengisi kebutuhan pelanggan/calon pelanggan.
  • Jika pelaku UKM menjual barang hasil produksi sendiri, maka Izin Usaha Industri (IUI) akan diperlukan sebagai izin operasional dari kegiatan usaha pengolahan/produksi. Jika produk yang diolah adalah produk pangan, pelaku UKM juga akan perlu mengurus Izin Edar sebelum memasarkan produknya secara legal. Izin Edar yang diurus dapat berupa SPP-IRT atau Sertifikasi dari BPOM RI.
  • Jika pelaku UKM menggunakan merek dagang sendiri, maka pendaftaran merek untuk perlindungan hukum atas kepemilikan merek dagang juga baiknya dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM RI.
  • Jika pelaku usaha melakukan usaha perdagangan dengan bentuk pengelolaan toko modern, maka akan diperlukan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
  • Apabila diminta oleh pejabat penerbit SIUP, pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan formulir yang dapat diunduh disini.
Dokumen Referensi

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  2. Peraturan Menteri Perdagangan No.46/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  3. Peraturan Menteri Perdagangan No.77/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. Unduh disini
  4. Peraturan Menteri Perdagangan No.14/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.77/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. Unduh disini
  5. Peraturan Menteri Perdagangan No.7/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  6. Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 3 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
  7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Unduh disini
  8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Unduh disini

Berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan 13 Mei 2019.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Kota Tangerang
Tempat Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Kontak:

Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111

Telp: 021 - 29662529

Website: https://perizinanonline.tangerangkota.go.id/

Peta lokasi: https://goo.gl/maps/eaRsPn2itpB2

Lama Pengurusan

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan/kesesuaian dokumen persyaratan secara lengkap dan benar

Konten Terkait

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.