Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Deskripsi
    • Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
    • SIUP terdiri dari : SIUP Besar, SIUP Menengah, SIUP Kecil dan SIUP Mikro.
      • SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
      • SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
      • SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
      • SIUP Mikro dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
Syarat

    SIUP Menengah Perorangan Baru

    1. Surat Pernyataan Kedudukan Usaha/Badan Usaha. Unduh disini
    2. Fotokopi KTP Pemohon, dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika proses permohonan dikuasakan)
    3. Fotokopi NPWP Pemohon
    4. Isi Formulir Permohonan (bermaterai cukup), dilengkapi dengan Surat Kuasa Pengurusan (jika proses permohonan dikuasakan). Unduh disini
    5. Surat Pernyataan (belum memiliki SIUP, bukan mini market, dan peruntukan kantor). Unduh disini
    6. Softcopy Pas Foto Penanggung Jawab Perusahaan/Pemohon (berwarna, ukuran 3 x 4)

    SIUP Menengah Baru Badan Usaha

    1. Fotokopi KTP Penanggung Jawab/Direktur Utama Perusahaan, dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika proses permohonan dikuasakan)
    2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan akta perubahan (semua akte perubahan)
    3. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan)
    4. Softcopy Pas Foto Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur Utama (berwarna, ukuran 3 x 4)
    5. Surat Pernyataan Kedudukan Usaha/Badan Usaha. Unduh disini
    6. Isi Formulir Permohonan (bermaterai cukup), dilengkapi dengan Surat Kuasa Pengurusan, dan Surat Kuasa Penandatanganan (jika direktur utama memberi kuasa penandatanganan kepada direktur). Unduh disini
    7. Surat Pernyataan (bukan mini market, belum memiliki SIUP dan peruntukan kantor). Unduh disini

    Sumber: http://pelayanan.jakarta.go.id/

Tahapan

    Permohonan perizinan secara online

    1. Pemohon membuat akun di website PTSP Pendaftaran di Dinas PM & PTSP Provinsi DKI Jakarta atau aplikasi perizinan online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta atau JAKEVO PTSP DKI JAKARTA. Tata cara pendaftaran dapat di unduh disini
    2. Pemohon mengajukan permohonan izin dan mengisi formulir secara online
    3. Pemohon menggunggah berkas persyaratan sesuai syarat berkas yang ditentukan
    4. Pemohon melihat tampilan preview SK Izin berdasarkan data yang telah diinput oleh Pemohon, serta memutuskan permohonan dapat diproses atau diperbaiki/revisi
    5. Pemohon meng-klik "Daftar" untuk melanjutkan proses permohonan izin
    6. Tim Teknis memeriksa formulir permohonan
    7. Kepala memeriksa draft dokumen SIUP Menengah, serta memutuskan menandatangani dokumen izin jika permohonan telah sesuai, atau melakukan revisi/menolak permohonan jika permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut
    8. Perizinan selesai dan SK Izin dicetak oleh Tim TU
    9. Verifikasi oleh petugas pelayanan front office
    10. Pemohon dapat mengambil izin (pemohon mencatat kode registrasi)
      1. Ada beberapa dokumen yang bisa diunduh oleh pemohon pada halaman proses perizinan diantaranya:
        1. Form pendaftaran
        2. Surat kuasa pengiriman
        3. Surat kuasa tanda tangan
        4. Tanda registrasi
      2. Pemohon diwajibkan membawa dokumen di atas yang telah ditandatangani saat pengambilan dokumen izin

    Permohonan perizinan secara offline

    1. Pemohon melakukan permohonan pendaftaran perizinan dengan disertai dokumen persyaratan ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    2. Penerimaan permohonan dan memutuskan apakah permohonan dapat diproses atau diperbaiki/revisi
    3. Tim Teknis melakukan verifikasi draft dokumen izin, serta merekomendasikan proses permohonan izin kepada Kepala
    4. Kepala memeriksa draft dokumen izin, serta memutuskan menandatangani dokumen izin jika permohonan telah sesuai, atau melakukan revisi/menolak permohonan jika permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
    5. Mengecek penomoran dokumen izin, mencetak, memproses penandatanganan, memberi stempel, mengarsipkan, serta menyampaikan dokumen izin yang sudah ditanda tangan ke Front office/tim administrasi.
    6. Menerima dokumen izin yang sudah siap diserahkan, serta melakukan verifikasi dokumen pendukung/persyaratan. Untuk dokumen pendukung/persyaratan yang tidak sesuai/tidak memenuhi, izin tidak dapat diberikan kepada pemohon.
    7. Izin diambil dan diterima oleh pemohon di Kantor PTSP dengan memberikan bukti penerimaan berkas asli kepada petugas Front Office.

    Sumber:

Biaya

Tidak ada retribusi

Catatan Penting

Masa Berlaku

Selama usaha berjalan (produksi) dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali di tempat diterbitkannya SIUP.

Subjek Perizinan

SIUP dapat diajukan oleh semua jenis pelaku usaha - baik berupa perseorangan maupun badan yang tidak berbadan hukum (seperti CV/Firma), maupun yang berbadan hukum (seperti PT atau Koperasi) – selama melakukan usaha perdagangan.

Catatan Penting

  • Untuk mengetahui skala SIUP yang sesuai untuk diajukan, pelaku UKM dapat menghitung kekayaan bersih usahanya (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dengan formula berikut:

Total Nilai Aset Usaha – Total Utang Usaha – Nilai aset usaha berupa tanah dan bangunan.

  • Jika pelaku usaha tidak memiliki aset tanah dan bangunan karena menyewa ruang kantor, maka formula kekayaan bersih usahanya:

Total Nilai Aset Usaha – Total Utang Usaha.

  • Di dalam dokumen SIUP, pelaku usaha wajib memasukkan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI (4 atau 5 digit). KBLI ini harus sesuai dengan bidang usaha yang tercantum pada Akta Pendirian Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sebagai contoh, jika di Akta Pendirian tertulis Bidang Usaha Jasa Konsultan Sistem Informasi, bidang usaha yang tercantum di SIUP harus merupakan rincian dari Bidang Usaha tersebut - misalnya Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI nomor 62021). Buku KBLI (BPS, 2015) dapat diunduh disini.
  • Ada baiknya KBLI ditentukan bukan hanya berdasarkan kompetensi inti (core competence) dan keunikan layanan yang ingin dibangun oleh pelaku UKM namun juga memperhatikan potensi peluang dalam rangka mengisi kebutuhan pelanggan/calon pelanggan.
  • Jika pelaku UKM menjual barang hasil produksi sendiri, maka Izin Usaha Industri (IUI) akan diperlukan sebagai izin operasional dari kegiatan usaha pengolahan/produksi. Jika produk yang diolah adalah produk pangan, pelaku UKM juga akan perlu mengurus Izin Edar sebelum memasarkan produknya secara legal. Izin Edar yang diurus dapat berupa SPP-IRT atau Sertifikasi dari BPOM RI.
  • Jika pelaku UKM menggunakan merek dagang sendiri, maka pendaftaran merek untuk perlindungan hukum atas kepemilikan merek dagang juga baiknya dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM RI.
  • Jika pelaku usaha melakukan usaha perdagangan dengan bentuk pengelolaan toko modern, maka akan diperlukan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

  • Apabila diminta oleh pejabat penerbit SIUP, pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan formulir yang dapat diunduh disini.
Dokumen Referensi

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  2. Peraturan Menteri Perdagangan No.46/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Unduh disini
  3. Peraturan Menteri Perdagangan No.77/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. Unduh disini
  4. Peraturan Menteri Perdagangan No.14/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.77/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. Unduh disini
  5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Unduh disini
  6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Unduh disini
  7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 23 tahun 2017 tentang Peningkatan Pelayanan Publik DPMPTSP. Unduh disini

Berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan tanggal 14 Mei 2019.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kota Jakarta Selatan
Tempat Pelayanan

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kontak:

Gedung Walikotamadya Jakarta Selatan

Jalan Prapanca Raya No. 9, RT. 1 / RW. 1, Petogogan, Kebayoran Baru,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160

No. Telepon : +6221-7226734

No. Fax : +6221-7226734

Email : [email protected]

Website : http://pelayanan.jakarta.go.id/

Peta Lokasi : https://goo.gl/maps/JvC7LkacS5J2


Pelayanan online:

Lama Pengurusan

1 hari kerja

Konten Terkait

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Operational

1 Daerah

SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Izin Operational

1 Daerah

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.